Posisi dan peran seorang Sekretaris dalam era hypercompetition ini merupakan posisi sangat strategis, karena sekretaris diharapkan dapat menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dengan baik, cerdas dan pro-active serta mampu untuk bekerja mandiri dan menunjukkan kreativitas. Peran sekretaris beralih menjadi jabatan profesional yang tidak lagi dikaitkan dengan peralatan yang mereka gunakan. Mereka bukan lagi disebut sebagai juru ketik, untuk itu sudah selayaknya seorang sekretaris dibekali dengan berbagai keahlian menuju profesionalisme.

Aktifitas yang terdapat di dalam oraganisasi bisnis maupun institusi pemerintahan tak lepas dari berbagai kegiatan ceremonial formal yang melibatkan berbagai pihak. Kegiatan ini biasanya erat kaitannya dengan masalah keprotokoleran yang mengatur segala sesuatunya untuk keberhasilan pelaksanaan suatu acara dan pada hal-hal yang mengatur seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Suatu kegiatan apapun pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari hasil kerja tahapan-tahapan sebelumnya. Tahapan-tahapan tersebut diperlukan untuk menunjang suksenya puncak acara.

Dalam Rapat Kerja Nasional-Rakernas Protokol pada Maret 2004 di Jakarta disepakati bahwa keprotokolan adalah ”Norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintah dan masyarakat.”

Keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1987 dan disempurnakan dengan UU No. 9 Tahun 2010, ialah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

Sekertaris yang memiliki beban tanggung jawab yang besar dengan kompleksitas tinggi, sensitifan serta beragam. Sehingga sekretaris profesional memerlukan pengetahuan yang luas, trampil, selain harus mampu melaksanakan tugas administrasi rutin yang menyangkut aktivitas dari departemen. Sekretaris harus dapat pula mengawasi fungsi penataan dokumen kantor terpadu, dan bila perlu bertindak sebagai sekretaris untuk dewan direktur atau dewan komisaris.